Cari Blog Ini

Memuat...

Nasib Hasil Pilkada Padang Putaran Kedua 2014

Pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait per­selisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wa­li Kota Padang Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang telah menetapkan jad­wal pemilihan putaran ke­dua pa­da tanggal 16 Januari men­da­tang. Sayangnya, rencana ter­­sebut tidak akan terlak­sana sesuai jadwal. Sebab, sam­pai saat ini anggaran pe­nye­­lenggaraan putaran ke­dua tersebut belum tersedia.

Bukan karena tidak ada uang, melainkan karena wali kota belum bersedia menan­da­tangani peraturan wali ko­ta sebagai dasar penetapan Do­kumen Pelaksanaan Ang­ga­ran Pejabat Pengelola Ke­uangan Daerah (DPA-PPKD) be­lanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Ke­pala Daerah. Wali Kota berasalan, KPU Padang ti­dak kooperatif. Sebaliknya, KPU Padang mem­ban­tah tuduhan tersebut (Padang Ekspres, 7/1).

Jika alasan penolakan persetujuan anggaran ter­sebut hendak didalami, penilaian tidak koope­ra­tif­nya KPU Padang dapat dibaca secara berbeda-beda oleh banyak kalangan.

Jika sikap tidak kooperatif hanya karena tidak menghadiri rapat seperti yang disampaikan, tentu tidak cukup alasan bagi wali kota untuk tidak menyetujui anggaran. Sebab, kepentingan pilkada bukanlah urusan KPU Padang semata. Melainkan agenda seluruh warga kota. Jika tetap hendak “memberi pelajaran” bagi komisioner KPU Padang, barangkali wali kota perlu mencari cara lain, tetapi bukan dengan tidak menyetujui biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pilkada. Lagi pula, bukankah kesuksesan penyelenggaraan pilkada Kota Padang juga akan menjadi salah satu indikator keberhasilan wali kota dalam menghantarkan transisi kepemimpinan setelah masa jabatannya berakhir?

Lebih jauh dari itu, jika hendak dilihat dari sudut pandang hukum, mungkin saja wali kota menganggap tidak cukup alasan baginya untuk menyetujui penggunaan anggaran yang belum disahkan melalui APBD. Bila ini yang jadi soal, sebetulnya sudah terjawab dengan ketentuan Permendagri Nomor 57 Tahun 2011. Di mana, jika anggaran pilkada belum dianggarkan dalam APBD, maka pemberian dana hibah pilkada dapat dilakukan melalui perwako setelah berkonsultasi dengan DPRD. Dengan demikian, terdapat alasan hukum dan tidak akan terjadi pelanggaran jika wali kota menandatangani perwako dana hibah pilkada Kota Padang putaran kedua.

Selain dua alasan di atas, kebijakan terkait anggaran penyelenggaraan pilkada juga harus dilihat secara lebih komprehensif. Di mana, pilkada merupakan sebuah proses transisi kekuasaan yang konstitusional dan menjadi agenda rakyat. Sehingga apa pun persoalan yang terjadi di seputar hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraannya jangan sampai dibawa ke ranah privat, ke ranah hubungan personal antara wali kota dengan komisioner KPU Padang.

Dalam arti, jika terdapat persoalan seperti antara KPU daerah dengan pemerintah daerah, maka yang harus dikedepankan adalah kepentingan umum dalam penyelenggaraan pilkada. Bukan kepentingan masing-masing institusi yang pada prinsipnya hanya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat semata.

Oleh karena itu, ketersinggungan antar-institusi harus dikelola secara proporsional, sehingga kepentingan yang jauh lebih luas dapat terselamatkan. Dalam hal ini, tentunya kearifan dari masing-masing pihak, baik KPU Padang dan wali kota Padang dituntut hadir dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Hal itu sekaligus untuk menghindari agar penyelenggaraan urusan negara dan penanganan urusan publik tidak terjebak pada sikap kekanak-kanakan.

Jika Pemko Padang bersikukuh tidak menyetujui pencairan dana hibah pilkada menggunakan perwako, dapat dipastikan Pilkada Padang tidak akan terlaksana sebelum Maret 2014. Seiring dengan itu, pilkada putaran kedua dapat saja terundur hingga selesainya pemilu presiden pada akhir tahun ini.

Apabila terundur dengan waktu yang demikian panjang, banyak dampak negatif yang diperkirakan akan mengiringinya. Di antaranya, Pemko Padang akan dipimpin seorang penjabat wali kota. Dengan kewenangan yang sangat terbatas, tentunya seorang penjabat wali kota tidak akan bisa mengambil berbagai kebijakan strategis, sehingga pembangunan tersendat. Berbagai agenda strategis seperti penataan kebersihan kota, kemacetan, pembangunan berbagai fasilitas pemerintah dan fasilitas publik pascagempa tidak akan berjalan sesuai rencana.

Selain itu, selama proses penundaan pilkada, Kota Padang akan menjadi arena pertarungan politik yang tidak menentukan. Panasnya suasana politik menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden juga akan menambah kenaikan suhu politik pilkada.

Setidak-tidaknya akan terjadi di level elite dan akan memiliki dampak ikutan lainnya. Berbagai gesekan tajam akan terjadi. Alhasil, akan berdampak buruk bagi stabilitas politik di tingkat kota.

Sementara itu, di level masyarakat dikhawatirkan akan terjadi kejenuhan. Tingkat partisipasi dalam pilkada akan semakin menurun. Sebab, pilkada akan menjadi putaran terakhir dari empat kali proses pemungutan suara yang akan dilaksanakan tahun 2014. Kejenuhan yang berujung pada menurunnya tingkat partisipasi akan berkorelasi dengan rendahnya tingkat legitimasi wali kota terpilih. Situasi ini juga akan memberikan dampak psikologis yang tidak sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota lima tahun mendatang.

Oleh karena itu, sudah selayaknya semua pemangku kepentingan di Padang tetap berpikir bahwa pilkada putaran kedua tetap harus terlaksana sebelum pemilu legislatif dan pilpres. Hal itu ditujukan agar semua kemungkinan dampak negatif dapat diantisipasi sejak awal.

Satu-satunya jalan adalah bagaimana semua pihak, terutama KPU Padang, wali kota dan DPRD Padang saling mendukung dalam menyukseskan pilkada putaran kedua. Warga Padang tentu masih berharap agar elite politik kota ini tidak mencontoh perilaku destruktif yang dipertontonkan elite politik di berbagai daerah lainnya dalam penyelenggaraan pilkada

Hasil Hitung Cepat Pilkada Riau Putaran Kedua 2

Hasil Hitung Cepat Pilkada Riau Putaran Kedua 2

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Pilkada Gubernur Riau putaran kedua 27 November 2013 mendatang. Jadwal itu sempat tertunda karena ada gugatan dari salah satu paslon. "Saat ini kita sudah menyusun tahapan Pilkada," kata Ketua KPUD Riau, Tengku Edy Sabli Rabu (16/10/2013). Pilkada Riau sendiri akan diikuti dua pasangan, yakni Herman Abdullah (mantan Wali Kota Pekanbaru)- Agus Hidayat (Wakil Wali Kota Dumai) serta lawannya adalah Annas Maamun (Bupati Rohil)-Asyrad Yuliandi Rahman (anggota DPR-RI).  


Hasil Hitung Cepat Pilkada Riau Putaran Kedua 2

Sebelumnya, KPU Riau menjadwalkan putaran kedua pada 30 Oktober 2013 ini. Namun karena ada gugatan salah satu pasangan peserta Pilkada Riau dari pasangan Achmad-Masrul, akhirnya jadi molor. "Setelah ada putusan, gugatan Achmad ditolak oleh MK (Mahkamah Konsitusi), maka saat ini kita baru mulai menyusun tahapan Pilkada," ucapnya. Selanjutnya keterangan dari KPU Riau bahwa ada beberapa lembaga survei yang akan melakukan perhitungan cepat atau quick count pada pilkada Riau 2013 ini antara lain Indobarometer, AIPI dan Lembaga Suara Indonesia" Perlu diketahui AIPI (Asosiasi Ilmuwan Politik Indonesia Universitas RIAU )merupakan perkumpulan para akademisi didalamnya


Berikut hasil quick count pilkada Riau Putaran kedua sumber Indobarometer:
1. Herman Abdullah-Agus Widayat (Hebat), 39,77 Persen
2. Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman (Aman), 60,23 Persen
Total suara masuk  83 Persen



sumber :  http://beritabulukumba.com/8817/hasil-quick-count-pilkada-riau-putaran-kedua-di-sini



Untuk Hasil Lengkap Quick Count menunggu rilis resmi atau publikasi dari lembaga yang tersebut diatas, walaupun tetap menunggu hasil resmi KPU riau







Hasil Hitung Cepat Pilkada Riau Putaran Kedua 2

Lautan Manusia Sesaki Kampanye Akbar MAPAN No 5 di Pemilukada Kerinci

Kampanye akbar pasangan no urut 5 Mohammad Rahman dan Nopantri dilapangan Merpati Hiang, dihadiri lebih kurang 40 ribu massa pendukung dari seluruh wilayah kabupaten Kerinci, pada kampanye kali ini pasangan yang terkenal dengan Julukan MAPAN menghadirkan Jurkam Nasional dari Partai Golkar Bang Akbar Tanjung dan Partai Keadilan Sejahtera dengan Jurkam Nasionalnya Ansori Siregar, LC. Pada kesempatan itu Akbar Tanjung menghimbau masyarakat Kerinci untuk memilih pasangan no urut 5 pada tanggal 8 Sepetember 2013 yang akan datang "Rahman dan Nopantri adalah pasangan yang pantas untuk memimpin Kerinci",Ujar Bang Akbar. Calon bupati Kerinci yang telah banyak pengalamannya didunia birokrasi dan terkenal dengan kejujuran dan tidak pernah terlibat kasus korupsi memang sangat layak untuk memimpin kerinci lima tahun ke depan. 

 Akbar Tanjung mengatakan jika Rahman dan Nopantri terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kerinci nanti, partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera akan mendukung program-program yang akan dilaksanakan baik tingkat kabupaten, propinsi maupun ditingkat pusat secara total, pada kesempatan itu juga bang Akbar menghimbau seluruh elemen HMI,Kahmi dan lainya untuk bergerak memenangkan pasangan no urut 5 MAPAN (Mohammad Rahman dan Nopantri). Jurkam Nasional dari Partai Keadilan Sejahtera Ustadz Ansori Siregar, LC pada kesempatan beliau menyampaikan orasi politiknya menghimbau kepada seluruh kader PKS Kerinci untuk tidak tidur dibawah jam 10.00 Malam, kader pks harus turun dengan segenap kekuatan untuk memenangkan pasangan no urut 5, kader PKS harus setiap waktu melakukan direct selling keruman-rumah masyarakat kerinci, bergerak dor to dor untuk mengajak masyarakat kerinci untuk memilih pasangan no urut 5. 

Kandidat Calon Bupati Kerinci Mohammmad Rahman pada saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi politik dengan tegas akan memekarkan Kerinci menjadi dua bagian, Kerinci Mudik dan Kerinci Hilir, hal ini disambut dengan sangat antusias puluhan ribu massa yang membanjiri lapangan Merpati Hiang. Ketika giliran orasi calon Wakil Bupati Kerinci Nopantri, SP. mengajak seluruh timses, tim pemenangan MAPAN untuk memenangkan pasangan no urut 5 dengan satu kali putaran jikan Allah menghendaki. Sumber : Kerincigoogle.com


Lautan Manusia Sesaki Kampanye Akbar MAPAN No 5 di Pemilukada Kerinci


Daftar Blog Saya

Diberdayakan oleh Blogger.